Selasa, 01 Desember 2009
di
21.24
|
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan memberikan tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) yang belum mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp 250 ribu. Tambahan penghasilan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 itu diberikan terhitung mulai 1 Januari 2010. “Dengan keluarnya Perpres itu, penghasilan guru terendah dapat mencapai sekurang-kurangnya Rp 2 juta per bulan,” kata Presiden pada acara peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2009 dan HUT Ke-64 PGRI di Jakarta, Selasa (1/12). Presiden menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 2,1 juta guru di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan sekitar 400.000 guru di lingkungan Departemen Agama yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Menurut Presiden, kebijakan pemberian tambahan penghasilan itu sebagai penghargaan pemerintah terhadap profesi guru dan tindak lanjut dari pidato kenegaraan yang disampaikannya di depan Sidang Paripurna DPR RI pada 15 Agustus 2009 lalu.
Presiden menjelaskan, sebagian dari anggaran pendidikan yang besar pada tahun 2009 telah dialokasikan antara lain untuk mengangkat dan meningkatkan martabat dan kompetensi guru dan dosen, memajukan profesi, memberikan perlindungan hukum dan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja para guru. “Anggaran yang besar itu juga telah dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antar-daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan juga kompetensi,” katanya.
Menurut Presiden, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah telah memberikan berbagai tunjangan. Hingga saat ini, katanya, pemerintah telah membayarkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok kepada lebih dari 350.000 guru. “Pada tahun 2009 ini, pemerintah juga telah menetapkan sasaran pemberian subsidi tunjangan fungsional kepada sekitar 478.000 guru bukan PNS,” katanya.
Presiden menyebutkan, pemerintah juga telah memberikan bantuan kesejahteraan kepada lebih dari 30.000 guru yang bertugas di daerah terpencil. “Ke depan, pemerintah bertekad untuk melanjutkan berbagai upaya dalam pengembangan profesi guru agar dapat meningkatkan empat dimensi pendidikan, yaitu dimensi keimanan, keilmuan, keterampilan dan pengembangan kepribadian,” katanya.
Menurutnya, pemerintah juga memberikan perhatian yang besar pada upaya peningkatan kualifikasi bagi para guru setara S1 dan D4 dengan cara memberikan beasiswa. “Insya Allah dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, guru kita telah memenuhi semua sertifikasi pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kehadiaran para guru dan dosen yang makin profesional akan mengakselerasi terbentuknya masyarakat yang maju di Indonesia,” ujarnya.
Sumber : www.depkominfo.go.id
Diposting oleh
Moh. Jazuli
Pemerintah bekerja keras merampungkan sejumlah persoalan bidang pendidikan, termasuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah sebagai salah satu program kerja 100 Hari Depdiknas yang ditentukan sampai 1 Februari 2010, kata Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh.
Jakarta, 10/11 (Antara/FINROLL News) - Pemerintah bekerja keras merampungkan sejumlah persoalan bidang pendidikan, termasuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah sebagai salah satu program kerja 100 Hari Depdiknas yang ditentukan sampai 1 Februari 2010, kata Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh.
"Kami akan melaksanakan pelatihan (upgrading) kepala sekolah selama tahun 2010. Paling tidak ada 30.000 kepala sekolah/pengawas yang harus diupgrade (ditatar) agar kualitas pendidikan kita juga akan meningkat," katanya.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) mengatakan hal itu usai membuka kegiatan finalis Lomba Kreasi dan Inovasi Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama Tingkat Nasional yang diikuti para guru dari seluruh Indonesia, di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut Mendiknas mengatakan, terkait distribusi guru yang ada di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal, pemerintah akan mengambil kebijakan khusus.
Dikatakannya, sebanyak 12 kepala dinas pendidikan provinsi dan 33 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota telah diundang untuk memberikan masukan kebutuhan riil pendidikan di daerah terpencil.
"Kita ingin memberikan insentif bagi guru-guru yang bersedia untuk bertugas di daerah-daerah terpencil," katanya.
Mendiknas mengatakan, pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak menggunakan pendekatan secara obligasi yaitu pendekatan yang didasarkan atas kewajiban, tetapi dengan pendekatan insentif.
Ia menyebutkan terdapat dua pendekatan insentif yaitu insentif finansial dengan kenaikan gaji dan insentif karir dengan kenaikan pangkat.
"Yang tadinya mungkin dalam dua tahun naik pangkatnya. Ini mungkin tiap tiga tahun naik dua kali atau satu tahun naik satu kali dan seterusnya. Ini yang sedang dirumuskan," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Baedhowi menyebutkan, saat ini terdapat 41.000 guru yang tersebar di 33 kabupaten di daerah perbatasan terluar, terpencil, dan terdepan.
"Itu adalah data berdasarkan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang sedang kita kerjakan sampai kondisi September 2009," katanya.
Sebelumnya Mendiknas dalam sambutan pada pembukaan kegiatan Lomba Kreasi dan Inovasi Media Pembelajaran Sekolah tingkat SMP mengatakan, seorang guru dianggap berprestasi apabila mampu mendidik siswa untuk memiliki rasa optimistis, cita-cita serta kemampuan akademik melebihi gurunya.
"Anak didik kita itu masa depan kita semua. Oleh karena itu, dia harus kita berikan motivasi dan dorongan-dorongan agar dia punya cita-cita, punya mimpi-mimpi besar," kata Mohammad Nuh di hadapan para guru peserta lomba.
Mendiknas mengatakan, media pembelajaran yang akan menjadi materi untuk dilombakan merupakan sarana untuk menyalurkan kreasi dan inovasi para guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Menurut Mendiknas, media pembelajaran dapat diibaratkan sebagai jembatan, jika guru sudah menyiapkan informasi-informasi yang luar biasa, tetapi karena medianya tidak bagus maka informasi akan hilang dan tidak sampai ke siswa atau kalau sampai sudah berkurang. "Sehingga media (pembelajaran) ini sangat penting," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto mengatakan, karya yang dilombakan merupakan hasil penelitian termasuk penelitian tindakan kelas yang berfokus pada pengembangan atau penciptaan inovasi dan pemanfaatan media pembelajaran baik media sederhana atau multimedia.
Ia menyatakan, media pembelajaran ini digunakan untuk pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS dan PKN. "Media pembelajaran yang dimaksud telah digunakan dalam proses pembelajaran dasar empiris, memfasilitasi pembelajaran yang efektif, efisien, interaktif, dan menyenangkan," katanya.
Panitia penyelenggara lomba telah menetapkan 198 karya yang lolos ke tahap peniliaian babak II dari 307 karya yang diterima panitia dari seluruh Indonesia. ***3*** (T.Z003
Diposting oleh
Moh. Jazuli
PIDATO PENGANTAR RAPBN: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) di hadapan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR, di Jakarta, Senin (3/8). Dalam pidatonya, SBY mengumumkan kenaikan gaji PNS dan TNI, Polri sebesar 5 %. (Rtr/Supri)
Jakarta (SIB)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan gaji pegawai negeri sipil dan prajurit TNI serta Polri, dan juga pensiunan pada tahun 2010 akan dinaikkan rata-rata lima persen, guna memperbaiki penghasilan mereka.
“Alokasi anggaran antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok, pemberian gaji dan pensiunan bulan ke-13, kenaikan uang makan/lauk pauk bagi TNI-Polri dari Rp35.000/hari menjadi Rp40.000/hari kerja,” kata Presiden ketika menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2010 dan Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR di Jakarta, Senin.
Pidato pengantar RAPBN biasanya disampaikan pada tanggal 15 atau 16 Agustus, yakni beberapa hari menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia.
Namun karena DPR masa bakti 2004-2009 akan berakhir masa jabatannya pada akhir September serta pemerintahan baru dilantik 20 Oktober, maka penyampaian RAPBN ini diajukan lebih awal sekitar dua minggu sehingga DPR dan pemerintah bisa bersama-sama membahas dalam waktu yang sesingkat mungkin, sebelum mengakhiri masa tugasnya.
Pada acara yang dihadiri pula oleh Ibu Ani Yudhoyono, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Ibu Mufidah serta para pejabat negara lainnya, Presiden menyebutkan perbaikan penghasilan para pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri serta pensiunan telah dilakukan sejak tahun 2004.
Khusus bagi semua dosen serta para guru, Yudhoyono menjelaskan, pada Dana Alokasi Umum (DAU) terdapat tunjangan profesi guru.
“Tunjangan tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik, sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya,” kata Yudhoyono.
Jika selama ini gaji guru terendah adalah Rp2 juta setiap bulannya, maka dalam RAPBN 2010 akan dialokasikan dana penyesuaian berupa tambahan tunjangan kependidikan bagi guru sebesar Rp7,9 triliun.
“Kita semua berharap dengan ditingkatkannya alokasi anggaran ini, maka kesejahteraan para guru dan dosen akan semakin membaik dan akhirnya—sesuai dengan harapan rakyat— mutu pendidikan kita akan meningkat lebih tinggi lagi,” kata Kepala Negara dengan penuh harap.
Defisit turun
Sementara itu ketika berbicara tentang RUU-RAPBN tahun 2010, Presiden Yudhoyono menjelaskan bahwa pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp911,5 triliun, atau meningkat Rp38,8 triliun dari sasaran RAPBN Perubahan(RAPBN-P) tahun anggaran 2009.
“Belanja negara direncanakan mencapai Rp1009,5 triliun yang berarti lebih tinggi sebesar Rp3,8 triliun dari yang dianggarkan dalam RAPBN-Perubahan tahun 2009. Dengan demikian, defisit anggaran dalam tahun 2010 direncanakan mencapai Rp98,0 triliun (1,6 persen dari PDB). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp35,0 triliun, bila dibanding target yang direncanakan dalam RAPBN-P tahun 2009 sebesar Rp133,0 triliun(2,5 persen PDB), jelas Kepala Negara.
Untuk mencapai sasaran pendapatan negara tersebut, maka pada tahun 2010 pemerintah akan terus melanjutkan langkah-langkah optimalisasi penerimaan, baik penerimaan dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Dari rencana penerimaan negara dan hibah yang ditargetkan mencapai Rp911,5 triliun dalam tahun 2010, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp729,2 triliun sedangkan PNBP diperkirakan mencapai Rp180,9 triliun,” kata Yudhoyono.
Setelah menjelaskan masalah penerimaan negara, Presiden kemudian berbicara tentang alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,7 triliun. Belanja pemerintah pusat itu akan diprioritaskan pada lima sektor yakni pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi, keluarga berencana, serta pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional.
Moratorium pemekaran
Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga menyinggung masalah pembentukan daerah-daerah otonom baru sebagai hasil pemekaran wilayah baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten.
Selama 10 tahun terakhir ini, sejak dimulainya era reformasi telah lahir tujuh provinsi,164 kabupaten, serta 34 kota sehingga telah terdapat 33 provinsi, 398 kabupaten, serta 93 kota.
“Pemekaran dan pembentukan daerah baru yang tidak memenuhi urgensi dan persyaratan administratif, serta kurang daya dukung keuangannya tentu saja akan menjadi beban bagi keuangan negara.
Keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat menjadi beralih untuk membiayai keperluan administrasi pemerintahan daerah pemekaran,” katanya sambil menegaskan bahwa pemerintah harus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Sebelum evaluasi tersebut dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, maka kita perlu melakukan moratorium (penghentian sementara atau jeda, red), pemekaran daerah,” kata Presiden dengan nada yang sangat tegas.
Moratorium harus dilakukan untuk mencegah pemborosan dan penghamburan sumber dana negara secara tidak tepat, yang justru akan menjauhkan harapan masyarakat untuk mendapat pelayanan dan peningkatan kemakmuran secara merata dan adil,” katanya.
Tegar
Sambil mengingatkan seluruh lapisan masyarakat tentang berbagai tugas berat di masa mendatang serta tantangan baik dari dalam negeri maupun eksternal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak rakyat untuk tegar menghadapi masa depan itu.
“Di penghujung pidato ini, saya ingin mengajak segenap komponen bangsa untuk menatap ke depan lebih tegar, percaya diri dan tetap bekerja lebih keras lagi untuk mencapai cita-cita bersama. Tahun-tahun yang akan kita lalui adalah tahun-tahun yang tidak mudah dan penuh tantangan. Tetapi dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, saya yakin kita semua, bangsa Indonesia yang besar ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia,” demikiuan harapan Presiden.
PEMERINTAH ALOKASIKAN RP37 T UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37 triliun untuk Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial dalam RAPBN 2010.
“Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 12 – 13,5 persen,” katanya.
Pada kesempatan itu Kepala Negara mengemukakan sejumlah kebijakan dan program pemerintah untuk pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial antara lain melalui kenaikan gaji —bagi PNS, TNI, Polri, pensiunan, serta guru/dosen— dan pemberian BLT pada saat terjadi tekanan yang sangat berat terhadap kelompok keluarga miskin.
Pemerintah juga akan memberikan perlindungan pada masyarakat miskin atau hampir miskin (near poor) dengan menyediakan jaring pengaman sosial.
“Salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan dan menyediakan jaring pengaman sosial kepada masyarakat lapisan bawah. Untuk itu, berbagai program pro rakyat seperti BOS, Jamkesmas, PKH, Beras Bersubsidi, BLT bersyarat, dan sebagainya akan terus diperkuat,” katanya.
Pada kesempatan itu Kepala Presiden menyampaikan sejumlah asumsi makro dan besaran APBN 2010 dalam RAPBN 2010 sebesar Rp1.009,5 triliun tersebut.
Disebutkan antara lain target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, inflasi 5 persen, nilai tukar rata-rata per dolar AS sebesar Rp10.000, harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata per barel 60 dolar AS dan lifting minyak rata-rata 965 ribu baret per hari.
Pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp729,2 triliun, PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Rp180,9 triliun, alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,7 triliun, alokasi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp327,6 triliun, alokasi anggaran Departemen Pendidikan sebesar Rp51,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Pertahanan sebesar Rp40,7 triliun, dan alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum Rp34,3 triliun.
Kemudian alokasi anggaran Departemen Agama Rp26 triliun, alokasi anggaran Departemen Kesehatan Rp20,8 trilun, alokasi anggaran Departemen Perhubungan Rp16 triliun dan alokasi anggaran Kepolisian Negara Rp25,8 triliun.
PRESIDEN SIAPKAN TUJUH PRIORITAS KEBIJAKAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyiapkan tujuh prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan dalam menjalankan pemerintahan pada tahun 2010.
Prioritas pertama, menjaga agar sektor riil terus bergerak. Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk insentif fiskal untuk mendorong sektor riil tumbuh lebih cepat.
Kedua, mencegah terjadinya gelombang PHK seraya terus menurunkan angka pengangguran.
Presiden mengatakan, dalam menghadapi krisis ini kita juga mencegah gelombang pengangguran yang tidak semestinya terjadi. Dengan berbagai program yang diambil pemerintah untuk meminimalkan dampak krisis keuangan global, pertambahan pengangguran hanya sebesar kurang dari 60 ribu, jauh di bawah perkiraan semula sebesar 1,5 juta.
Ketiga, menjaga stabilitas harga, terutama bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah terus menjaga agar angka inflasi dapat dipertahankan pada angka yang relatif rendah.
Sampai Juli 2009, angka inflasi antar tahun (year on year) hanya mencapai 2,71 persen, yang merupakan inflasi yang terendah sejak tahun 2000.
Keempat, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, dalam bentuk penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi (OP), peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP),
Penurunan harga BBM, kenaikan gaji—bagi PNS, TNI, Polri, pensiunan, serta guru/dosen—dan pemberian BLT pada saat terjadi tekanan yang sangat berat terhadap kelompok keluarga miskin.
Langkah ini dilakukan karena konsumsi masyarakat merupakan kontributor dominan terhadap total pertumbuhan ekonomi.
Kelima, memberikan perlindungan pada masyarakat miskin atau hampir miskin (near poor). Salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan dan menyediakan jaring pengaman sosial (social safety net) kepada masyarakat lapisan bawah.
Untuk itu, berbagai program pro rakyat seperti BOS, Jamkesmas, PKH, Beras Bersubsidi, BLT bersyarat, dan sebagainya akan terus diperkuat.
Keenam, menjaga ketahanan pangan dan energi. Harga pangan harus tetap terjangkau dengan jumlah yang cukup.
“Kita juga telah mengantisipasi kemungkinan datangnya El-Nino di sebagian wilayah Indonesia yang diperkirakan akan menyebabkan kekeringan pada akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010,” ujarnya.
Menurutnya, agar tidak mengganggu ketahanan pangan, maka langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak El-Nino telah dan akan terus dilaksanakan, dengan antara lain menjaga kecukupan cadangan beras melalui stok Bulog minimal 1,5 juta ton.
Pemerintah juga akan melanjutkan dan melaksanakan program Beras Bersubsidi untuk 17,5 juta Rumah Tangga Sasaran dengan jumlah 15 kg per Rumah Tangga selama 12 bulan.
Pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras dengan menyediakan dana siaga untuk antisipasi situasi, yang besarnya sekitar Rp1 triliun di tahun 2010.
Selain itu Pemerintah akan menjaga dan memastikan agar embung-embung, dam, dan bendungan air dapat berfungsi dengan baik. Untuk mengantisipasi masalah kekeringan yang berakibat pada kemungkinan kebakaran hutan, maka saya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kebakaran tersebut.
Dalam bidang ketahanan energi, dilakukan program peningkatan dan diversifikasi produksi, serta manajemen distribusi untuk mengamankan pasokan energi. Upaya untuk mengelola sisi permintaan energi juga terus dilakukan.
PRESIDEN INGATKAN JAJARAN PEMERINTAH TIDAK KORUPSI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengingatkan agar jajaran pemerintah di pusat dan daerah untuk tidak melakukan kejahatan korupsi.
“Selain masalah transparansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, saya ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan daerah, untuk sekali lagi, tidak melakukan kejahatan korupsi,” kata Presiden.
Presiden menyebutkan, dana APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pepatah mengatakan “gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang”.
“Marilah kita mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik, sehingga meninggalkan nama yang baik pula. Nama yang akan dikenang oleh rakyat, jauh setelah kita meninggalkan jabatan yang kita emban,” ajak Kepala Negara.
Presiden menyatakan bahwa anggaran yang makin besar ke daerah, sudah seharusnya diikuti oleh kompetensi dan tanggung jawab penuh dari segenap aparatur pemerintahan, untuk mengelola anggaran tersebut secara baik dan transparan, bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
“Kita harus memastikan bahwa anggaran yang semakin besar ini, tidak diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, ‘mismanagement’, apalagi korupsi di daerah,” katanya. (Ant/h)
Diposting oleh
Moh. Jazuli
Gaji PNS Akan Naik Lagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam kian sejahtera. Di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan sebagian besar warga, PNS justru mendapat tambahan penghasilan dari gaji baru yang akan diterima mereka mulai bulan ini.
Menariknya, kenaikan gaji baru PNS ini tetap akan diterima, meski nantinya anggaran yang ada tidak atau mencukupi. Kekurangan atau rapelannya, akan dibayarkan pada pertengahan bulan ini. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Agussahiman kepada Batam Pos, kemarin.
”Apakah setelah penghitungan akhir nanti APBD mencukupi atau tidak, Pemko tetap harus membayar karena sesuai aturan pusat,” kata Agussahiman.
Hanya saja kenaikan 20 persen dari gaji pokok itu, hanya berlaku bagi PNS dan tidak berlaku bagi pegawai honorer. Khusus 46 CPNSD yang melamar melalui jalur umum gajinya naik 20 persen dengan catatan SK pengangkatan CPNSD itu terhitung per Januari.
Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Pemko Batam, Erwinta Marius mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menghitung berapa besar dana yang harus dikeluarkan untuk membayar kenaikan gaji sebesar 20 persen tersebut. ”Hasil hitungan sementara, APBD masih mencukupi,” katanya ditemui di Gedung Pemko Batam, Selasa (11/3) kemarin.
Sayangnya, Erwinta yang terlihat buru-buru mengatakan tak hafal perihal besarnya anggaran yang akan diserap untuk pembayaran gaji nanti. Meski Marius tak mengungkap secara persis anggaran yang tersedot untuk membayar kenaikan gaji itu, dipastikan APBD Batam tahun 2008 akan kian tergerus.
Kenaikan gaji ini, seperti diketahui, didasarkan pada surat edaran Derpartemen Keuangan (Depkeu) melalui Dirjen Perbendaharaan tanggal 25 Februari 2008, mengenai ketentuan pembayaran terhadap 4 peraturan pemerintah (PP) tentang perubahan gaji PNS, TNI, Polri dan Hakim.
Dalam surat edaran tersebut dikatakan, pembayaran gaji bulan April 2008 harus sudah menggunakan besaran gaji yang baru.Sayangnya belum dapat diketahui total pegawai yang bakal memperoleh kenaikan gaji. Erwinta menyebut, data PNS masih terus dihitung sebab secara berkala ada pegawai yang masuk dan keluar.
Sebelumnya, Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri menjelaskan, dalam pembahasan APBD 2008 lalu, Pemko hanya menganggarkan dana untuk kenaikan gaji pegawai sebesar 10 persen. Jika terjadi kekurangan, bisa saja dianggarkan dalam APBD-P.
Diketahui, gaji pokok terendah dari PNS mencapai Rp910 ribu, gaji TNI dan Polri Rp952.200 dan hakim Rp1,976 juta. Sedangkan gaji pokok tertinggi PNS sebesar Rp2,910 juta, TNI Polri sebesar Rp3.015.300 dan hakim Rp4.978.300.
Sumber : batampos.co.id
Diposting oleh
Moh. Jazuli
Gaji PNS dan Uang Lauk TNI/Polri Bakal Naik
Jakarta, CyberNews. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pada tahun 2007 pemerintah sudah menganggarkan dana untuk peningkatan gaji pegawai negeri sipil dan kenaikan uang makan serta lauk pauk TNI dan Polri.
Presiden Yudhoyono menyampaikan hal itu pada pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta Keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN 2007 beserta Nota Keuangannya dihadapan rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (16/8).
Dijelaskannya, sebagai bagian dari dukungan APBN terhadap program reformasi birokrasi, akan dialokasikan kenaikan 23,3 persen anggaran belanja pegawai dalam tahun 2007.
Dalam perhitungan belanja pegawai antara lain ditampung, peningkatan gaji pokok aparatur negara dan pensiunan, pembayaran gaji dan pensiun bulan ketiga belas, perbaikan tunjangan struktural dan beberapa tunjangan fungsional, peningkatan tunjangan profesi guru dan dosen.
Selanjutnya, anggaran gaji PNS pusat baru sekitar 50.000 orang yang sebagian besar berasal dari pegawai honorer, kenaikan uang makan dan lauk pauk bagi anggota TNI dan Polri sekitar 20 persen dan peningkatan iuran pemerintah untuk membantu perbaikan pelayanan kesehatan kepada pegawai dan pensiunan.
Selain fokus pada belanja pegawai, anggaran belanja pada RAPBN 2007 juga difokuskan pada lima sektor lainnya, antara lain peningkatan kesejahteraan rakyat, yang anggarannya ditingkatkan dari Rp13,5 triliun dalam tahun 2006 menjadi Rp15,1 triliun.
“Peningkatan anggaran kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pelayanan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dalam rangka mengatasi meningkatnya penyebaran penyakit menular, khususnya flu burung,” kata Presiden.
Presiden menambahkan, alokasi anggaran pendidikan juga mengalami peningkatan signifikan, dengan diajukannya anggaran pendidikan berdasarkan pendekatan fungsi sebesar Rp51,3 triliun atau naik 18,5 persen dibandingkan APBN 2006 sebesar Rp43,3 triliun.
Pengeluaran itu, belum termasuk pengeluaran untuk gaji guru yang menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk bidang pendidikan serta anggaran kedinasan.
Presiden menjelaskan, pemerintah terus berupaya secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan anggaran pendidikan, baik nominal maupun rasionya terhadap belanja pemerintah pusat, guna memenuhi amanat UU Sisdiknas.
Kemudian Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT akan dimodifikasi sebagai BLT Bersyarat yang dikaitkan dengan program pendidikan dan kesehatan yang diharapkan akan diluncurkan pada awal tahun 2007, dan diujicobakan di beberapa propinsi. Program ini akan menggunakan anggaran sebesar empat triliun Rupiah pada RAPBN 2007.
RAPBN 2007 juga merencanakan pemberian dan penyaluran beras dengan harga murah bagi sekitar 15,8 juta keluarga miskin sebesar Rp6,5 triliun dan subsidi harga pupuk sebesar Rp5,8 triliun, dan Subsidi Pelayanan Publik (PSO) untuk BUMN yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pelayanan umum kepada masyarakat.
Sementara untuk dana mitigasi bencana alam, mulai APBN-P Tahun 2006 dan dalam RAPBN 2007 pemerintah mengajukan peningkatan alokasi belanja untuk pembangunan sistem pendektesian dini (early warning system) bencana, masing-masing tambahan sebesar Rp60 miliar untuk tahun 2006 dan Rp150 miliar untuk tahun 2007.
Dana alokasi pasca bencana melalui cadangan umum adalah sebesar dua triliun Rupiah di tahun 2007, dan saat ini juga sedang dibahas tambahan belanja penanggulangan bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah serta daerah terkena bencana lainnya.
Menurut Presiden, dalam RAPBN 2007 total belanja pemerintah pusat adalah sebesar Rp 496 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 16 persen dibanding APBN 2006, antara lain dialokasikan untuk membayar bunga utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yakni sebesar Rp85,1 triliun.
Suara Merdeka, Rabu, 16 Agustus 2006
Diposting oleh
Moh. Jazuli
|
MARVEL and SPIDER-MAN: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Motion Picture © 2007 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 2007 Sony Pictures Digital Inc. All rights reserved. blogger template by blog forum |
