Selasa, 01 Desember 2009
di
21.16
|
PIDATO PENGANTAR RAPBN: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) di hadapan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR, di Jakarta, Senin (3/8). Dalam pidatonya, SBY mengumumkan kenaikan gaji PNS dan TNI, Polri sebesar 5 %. (Rtr/Supri)
Jakarta (SIB)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan gaji pegawai negeri sipil dan prajurit TNI serta Polri, dan juga pensiunan pada tahun 2010 akan dinaikkan rata-rata lima persen, guna memperbaiki penghasilan mereka.
“Alokasi anggaran antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok, pemberian gaji dan pensiunan bulan ke-13, kenaikan uang makan/lauk pauk bagi TNI-Polri dari Rp35.000/hari menjadi Rp40.000/hari kerja,” kata Presiden ketika menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2010 dan Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR di Jakarta, Senin.
Pidato pengantar RAPBN biasanya disampaikan pada tanggal 15 atau 16 Agustus, yakni beberapa hari menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia.
Namun karena DPR masa bakti 2004-2009 akan berakhir masa jabatannya pada akhir September serta pemerintahan baru dilantik 20 Oktober, maka penyampaian RAPBN ini diajukan lebih awal sekitar dua minggu sehingga DPR dan pemerintah bisa bersama-sama membahas dalam waktu yang sesingkat mungkin, sebelum mengakhiri masa tugasnya.
Pada acara yang dihadiri pula oleh Ibu Ani Yudhoyono, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Ibu Mufidah serta para pejabat negara lainnya, Presiden menyebutkan perbaikan penghasilan para pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri serta pensiunan telah dilakukan sejak tahun 2004.
Khusus bagi semua dosen serta para guru, Yudhoyono menjelaskan, pada Dana Alokasi Umum (DAU) terdapat tunjangan profesi guru.
“Tunjangan tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik, sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya,” kata Yudhoyono.
Jika selama ini gaji guru terendah adalah Rp2 juta setiap bulannya, maka dalam RAPBN 2010 akan dialokasikan dana penyesuaian berupa tambahan tunjangan kependidikan bagi guru sebesar Rp7,9 triliun.
“Kita semua berharap dengan ditingkatkannya alokasi anggaran ini, maka kesejahteraan para guru dan dosen akan semakin membaik dan akhirnya—sesuai dengan harapan rakyat— mutu pendidikan kita akan meningkat lebih tinggi lagi,” kata Kepala Negara dengan penuh harap.
Defisit turun
Sementara itu ketika berbicara tentang RUU-RAPBN tahun 2010, Presiden Yudhoyono menjelaskan bahwa pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp911,5 triliun, atau meningkat Rp38,8 triliun dari sasaran RAPBN Perubahan(RAPBN-P) tahun anggaran 2009.
“Belanja negara direncanakan mencapai Rp1009,5 triliun yang berarti lebih tinggi sebesar Rp3,8 triliun dari yang dianggarkan dalam RAPBN-Perubahan tahun 2009. Dengan demikian, defisit anggaran dalam tahun 2010 direncanakan mencapai Rp98,0 triliun (1,6 persen dari PDB). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp35,0 triliun, bila dibanding target yang direncanakan dalam RAPBN-P tahun 2009 sebesar Rp133,0 triliun(2,5 persen PDB), jelas Kepala Negara.
Untuk mencapai sasaran pendapatan negara tersebut, maka pada tahun 2010 pemerintah akan terus melanjutkan langkah-langkah optimalisasi penerimaan, baik penerimaan dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Dari rencana penerimaan negara dan hibah yang ditargetkan mencapai Rp911,5 triliun dalam tahun 2010, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp729,2 triliun sedangkan PNBP diperkirakan mencapai Rp180,9 triliun,” kata Yudhoyono.
Setelah menjelaskan masalah penerimaan negara, Presiden kemudian berbicara tentang alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,7 triliun. Belanja pemerintah pusat itu akan diprioritaskan pada lima sektor yakni pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi, keluarga berencana, serta pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional.
Moratorium pemekaran
Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga menyinggung masalah pembentukan daerah-daerah otonom baru sebagai hasil pemekaran wilayah baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten.
Selama 10 tahun terakhir ini, sejak dimulainya era reformasi telah lahir tujuh provinsi,164 kabupaten, serta 34 kota sehingga telah terdapat 33 provinsi, 398 kabupaten, serta 93 kota.
“Pemekaran dan pembentukan daerah baru yang tidak memenuhi urgensi dan persyaratan administratif, serta kurang daya dukung keuangannya tentu saja akan menjadi beban bagi keuangan negara.
Keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat menjadi beralih untuk membiayai keperluan administrasi pemerintahan daerah pemekaran,” katanya sambil menegaskan bahwa pemerintah harus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Sebelum evaluasi tersebut dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, maka kita perlu melakukan moratorium (penghentian sementara atau jeda, red), pemekaran daerah,” kata Presiden dengan nada yang sangat tegas.
Moratorium harus dilakukan untuk mencegah pemborosan dan penghamburan sumber dana negara secara tidak tepat, yang justru akan menjauhkan harapan masyarakat untuk mendapat pelayanan dan peningkatan kemakmuran secara merata dan adil,” katanya.
Tegar
Sambil mengingatkan seluruh lapisan masyarakat tentang berbagai tugas berat di masa mendatang serta tantangan baik dari dalam negeri maupun eksternal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak rakyat untuk tegar menghadapi masa depan itu.
“Di penghujung pidato ini, saya ingin mengajak segenap komponen bangsa untuk menatap ke depan lebih tegar, percaya diri dan tetap bekerja lebih keras lagi untuk mencapai cita-cita bersama. Tahun-tahun yang akan kita lalui adalah tahun-tahun yang tidak mudah dan penuh tantangan. Tetapi dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, saya yakin kita semua, bangsa Indonesia yang besar ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia,” demikiuan harapan Presiden.
PEMERINTAH ALOKASIKAN RP37 T UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37 triliun untuk Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial dalam RAPBN 2010.
“Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 12 – 13,5 persen,” katanya.
Pada kesempatan itu Kepala Negara mengemukakan sejumlah kebijakan dan program pemerintah untuk pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial antara lain melalui kenaikan gaji —bagi PNS, TNI, Polri, pensiunan, serta guru/dosen— dan pemberian BLT pada saat terjadi tekanan yang sangat berat terhadap kelompok keluarga miskin.
Pemerintah juga akan memberikan perlindungan pada masyarakat miskin atau hampir miskin (near poor) dengan menyediakan jaring pengaman sosial.
“Salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan dan menyediakan jaring pengaman sosial kepada masyarakat lapisan bawah. Untuk itu, berbagai program pro rakyat seperti BOS, Jamkesmas, PKH, Beras Bersubsidi, BLT bersyarat, dan sebagainya akan terus diperkuat,” katanya.
Pada kesempatan itu Kepala Presiden menyampaikan sejumlah asumsi makro dan besaran APBN 2010 dalam RAPBN 2010 sebesar Rp1.009,5 triliun tersebut.
Disebutkan antara lain target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, inflasi 5 persen, nilai tukar rata-rata per dolar AS sebesar Rp10.000, harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata per barel 60 dolar AS dan lifting minyak rata-rata 965 ribu baret per hari.
Pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp729,2 triliun, PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Rp180,9 triliun, alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,7 triliun, alokasi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp327,6 triliun, alokasi anggaran Departemen Pendidikan sebesar Rp51,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Pertahanan sebesar Rp40,7 triliun, dan alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum Rp34,3 triliun.
Kemudian alokasi anggaran Departemen Agama Rp26 triliun, alokasi anggaran Departemen Kesehatan Rp20,8 trilun, alokasi anggaran Departemen Perhubungan Rp16 triliun dan alokasi anggaran Kepolisian Negara Rp25,8 triliun.
PRESIDEN SIAPKAN TUJUH PRIORITAS KEBIJAKAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyiapkan tujuh prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan dalam menjalankan pemerintahan pada tahun 2010.
Prioritas pertama, menjaga agar sektor riil terus bergerak. Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk insentif fiskal untuk mendorong sektor riil tumbuh lebih cepat.
Kedua, mencegah terjadinya gelombang PHK seraya terus menurunkan angka pengangguran.
Presiden mengatakan, dalam menghadapi krisis ini kita juga mencegah gelombang pengangguran yang tidak semestinya terjadi. Dengan berbagai program yang diambil pemerintah untuk meminimalkan dampak krisis keuangan global, pertambahan pengangguran hanya sebesar kurang dari 60 ribu, jauh di bawah perkiraan semula sebesar 1,5 juta.
Ketiga, menjaga stabilitas harga, terutama bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah terus menjaga agar angka inflasi dapat dipertahankan pada angka yang relatif rendah.
Sampai Juli 2009, angka inflasi antar tahun (year on year) hanya mencapai 2,71 persen, yang merupakan inflasi yang terendah sejak tahun 2000.
Keempat, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, dalam bentuk penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi (OP), peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP),
Penurunan harga BBM, kenaikan gaji—bagi PNS, TNI, Polri, pensiunan, serta guru/dosen—dan pemberian BLT pada saat terjadi tekanan yang sangat berat terhadap kelompok keluarga miskin.
Langkah ini dilakukan karena konsumsi masyarakat merupakan kontributor dominan terhadap total pertumbuhan ekonomi.
Kelima, memberikan perlindungan pada masyarakat miskin atau hampir miskin (near poor). Salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan dan menyediakan jaring pengaman sosial (social safety net) kepada masyarakat lapisan bawah.
Untuk itu, berbagai program pro rakyat seperti BOS, Jamkesmas, PKH, Beras Bersubsidi, BLT bersyarat, dan sebagainya akan terus diperkuat.
Keenam, menjaga ketahanan pangan dan energi. Harga pangan harus tetap terjangkau dengan jumlah yang cukup.
“Kita juga telah mengantisipasi kemungkinan datangnya El-Nino di sebagian wilayah Indonesia yang diperkirakan akan menyebabkan kekeringan pada akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010,” ujarnya.
Menurutnya, agar tidak mengganggu ketahanan pangan, maka langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak El-Nino telah dan akan terus dilaksanakan, dengan antara lain menjaga kecukupan cadangan beras melalui stok Bulog minimal 1,5 juta ton.
Pemerintah juga akan melanjutkan dan melaksanakan program Beras Bersubsidi untuk 17,5 juta Rumah Tangga Sasaran dengan jumlah 15 kg per Rumah Tangga selama 12 bulan.
Pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras dengan menyediakan dana siaga untuk antisipasi situasi, yang besarnya sekitar Rp1 triliun di tahun 2010.
Selain itu Pemerintah akan menjaga dan memastikan agar embung-embung, dam, dan bendungan air dapat berfungsi dengan baik. Untuk mengantisipasi masalah kekeringan yang berakibat pada kemungkinan kebakaran hutan, maka saya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kebakaran tersebut.
Dalam bidang ketahanan energi, dilakukan program peningkatan dan diversifikasi produksi, serta manajemen distribusi untuk mengamankan pasokan energi. Upaya untuk mengelola sisi permintaan energi juga terus dilakukan.
PRESIDEN INGATKAN JAJARAN PEMERINTAH TIDAK KORUPSI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengingatkan agar jajaran pemerintah di pusat dan daerah untuk tidak melakukan kejahatan korupsi.
“Selain masalah transparansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, saya ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan daerah, untuk sekali lagi, tidak melakukan kejahatan korupsi,” kata Presiden.
Presiden menyebutkan, dana APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pepatah mengatakan “gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang”.
“Marilah kita mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik, sehingga meninggalkan nama yang baik pula. Nama yang akan dikenang oleh rakyat, jauh setelah kita meninggalkan jabatan yang kita emban,” ajak Kepala Negara.
Presiden menyatakan bahwa anggaran yang makin besar ke daerah, sudah seharusnya diikuti oleh kompetensi dan tanggung jawab penuh dari segenap aparatur pemerintahan, untuk mengelola anggaran tersebut secara baik dan transparan, bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
“Kita harus memastikan bahwa anggaran yang semakin besar ini, tidak diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, ‘mismanagement’, apalagi korupsi di daerah,” katanya. (Ant/h)
Jakarta (SIB)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan gaji pegawai negeri sipil dan prajurit TNI serta Polri, dan juga pensiunan pada tahun 2010 akan dinaikkan rata-rata lima persen, guna memperbaiki penghasilan mereka.
“Alokasi anggaran antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok, pemberian gaji dan pensiunan bulan ke-13, kenaikan uang makan/lauk pauk bagi TNI-Polri dari Rp35.000/hari menjadi Rp40.000/hari kerja,” kata Presiden ketika menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2010 dan Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR di Jakarta, Senin.
Pidato pengantar RAPBN biasanya disampaikan pada tanggal 15 atau 16 Agustus, yakni beberapa hari menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia.
Namun karena DPR masa bakti 2004-2009 akan berakhir masa jabatannya pada akhir September serta pemerintahan baru dilantik 20 Oktober, maka penyampaian RAPBN ini diajukan lebih awal sekitar dua minggu sehingga DPR dan pemerintah bisa bersama-sama membahas dalam waktu yang sesingkat mungkin, sebelum mengakhiri masa tugasnya.
Pada acara yang dihadiri pula oleh Ibu Ani Yudhoyono, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Ibu Mufidah serta para pejabat negara lainnya, Presiden menyebutkan perbaikan penghasilan para pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri serta pensiunan telah dilakukan sejak tahun 2004.
Khusus bagi semua dosen serta para guru, Yudhoyono menjelaskan, pada Dana Alokasi Umum (DAU) terdapat tunjangan profesi guru.
“Tunjangan tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik, sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya,” kata Yudhoyono.
Jika selama ini gaji guru terendah adalah Rp2 juta setiap bulannya, maka dalam RAPBN 2010 akan dialokasikan dana penyesuaian berupa tambahan tunjangan kependidikan bagi guru sebesar Rp7,9 triliun.
“Kita semua berharap dengan ditingkatkannya alokasi anggaran ini, maka kesejahteraan para guru dan dosen akan semakin membaik dan akhirnya—sesuai dengan harapan rakyat— mutu pendidikan kita akan meningkat lebih tinggi lagi,” kata Kepala Negara dengan penuh harap.
Defisit turun
Sementara itu ketika berbicara tentang RUU-RAPBN tahun 2010, Presiden Yudhoyono menjelaskan bahwa pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp911,5 triliun, atau meningkat Rp38,8 triliun dari sasaran RAPBN Perubahan(RAPBN-P) tahun anggaran 2009.
“Belanja negara direncanakan mencapai Rp1009,5 triliun yang berarti lebih tinggi sebesar Rp3,8 triliun dari yang dianggarkan dalam RAPBN-Perubahan tahun 2009. Dengan demikian, defisit anggaran dalam tahun 2010 direncanakan mencapai Rp98,0 triliun (1,6 persen dari PDB). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp35,0 triliun, bila dibanding target yang direncanakan dalam RAPBN-P tahun 2009 sebesar Rp133,0 triliun(2,5 persen PDB), jelas Kepala Negara.
Untuk mencapai sasaran pendapatan negara tersebut, maka pada tahun 2010 pemerintah akan terus melanjutkan langkah-langkah optimalisasi penerimaan, baik penerimaan dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Dari rencana penerimaan negara dan hibah yang ditargetkan mencapai Rp911,5 triliun dalam tahun 2010, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp729,2 triliun sedangkan PNBP diperkirakan mencapai Rp180,9 triliun,” kata Yudhoyono.
Setelah menjelaskan masalah penerimaan negara, Presiden kemudian berbicara tentang alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,7 triliun. Belanja pemerintah pusat itu akan diprioritaskan pada lima sektor yakni pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi, keluarga berencana, serta pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional.
Moratorium pemekaran
Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga menyinggung masalah pembentukan daerah-daerah otonom baru sebagai hasil pemekaran wilayah baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten.
Selama 10 tahun terakhir ini, sejak dimulainya era reformasi telah lahir tujuh provinsi,164 kabupaten, serta 34 kota sehingga telah terdapat 33 provinsi, 398 kabupaten, serta 93 kota.
“Pemekaran dan pembentukan daerah baru yang tidak memenuhi urgensi dan persyaratan administratif, serta kurang daya dukung keuangannya tentu saja akan menjadi beban bagi keuangan negara.
Keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat menjadi beralih untuk membiayai keperluan administrasi pemerintahan daerah pemekaran,” katanya sambil menegaskan bahwa pemerintah harus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Sebelum evaluasi tersebut dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, maka kita perlu melakukan moratorium (penghentian sementara atau jeda, red), pemekaran daerah,” kata Presiden dengan nada yang sangat tegas.
Moratorium harus dilakukan untuk mencegah pemborosan dan penghamburan sumber dana negara secara tidak tepat, yang justru akan menjauhkan harapan masyarakat untuk mendapat pelayanan dan peningkatan kemakmuran secara merata dan adil,” katanya.
Tegar
Sambil mengingatkan seluruh lapisan masyarakat tentang berbagai tugas berat di masa mendatang serta tantangan baik dari dalam negeri maupun eksternal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak rakyat untuk tegar menghadapi masa depan itu.
“Di penghujung pidato ini, saya ingin mengajak segenap komponen bangsa untuk menatap ke depan lebih tegar, percaya diri dan tetap bekerja lebih keras lagi untuk mencapai cita-cita bersama. Tahun-tahun yang akan kita lalui adalah tahun-tahun yang tidak mudah dan penuh tantangan. Tetapi dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, saya yakin kita semua, bangsa Indonesia yang besar ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia,” demikiuan harapan Presiden.
PEMERINTAH ALOKASIKAN RP37 T UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37 triliun untuk Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial dalam RAPBN 2010.
“Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 12 – 13,5 persen,” katanya.
Pada kesempatan itu Kepala Negara mengemukakan sejumlah kebijakan dan program pemerintah untuk pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial antara lain melalui kenaikan gaji —bagi PNS, TNI, Polri, pensiunan, serta guru/dosen— dan pemberian BLT pada saat terjadi tekanan yang sangat berat terhadap kelompok keluarga miskin.
Pemerintah juga akan memberikan perlindungan pada masyarakat miskin atau hampir miskin (near poor) dengan menyediakan jaring pengaman sosial.
“Salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan dan menyediakan jaring pengaman sosial kepada masyarakat lapisan bawah. Untuk itu, berbagai program pro rakyat seperti BOS, Jamkesmas, PKH, Beras Bersubsidi, BLT bersyarat, dan sebagainya akan terus diperkuat,” katanya.
Pada kesempatan itu Kepala Presiden menyampaikan sejumlah asumsi makro dan besaran APBN 2010 dalam RAPBN 2010 sebesar Rp1.009,5 triliun tersebut.
Disebutkan antara lain target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, inflasi 5 persen, nilai tukar rata-rata per dolar AS sebesar Rp10.000, harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata per barel 60 dolar AS dan lifting minyak rata-rata 965 ribu baret per hari.
Pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp729,2 triliun, PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Rp180,9 triliun, alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,7 triliun, alokasi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp327,6 triliun, alokasi anggaran Departemen Pendidikan sebesar Rp51,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Pertahanan sebesar Rp40,7 triliun, dan alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum Rp34,3 triliun.
Kemudian alokasi anggaran Departemen Agama Rp26 triliun, alokasi anggaran Departemen Kesehatan Rp20,8 trilun, alokasi anggaran Departemen Perhubungan Rp16 triliun dan alokasi anggaran Kepolisian Negara Rp25,8 triliun.
PRESIDEN SIAPKAN TUJUH PRIORITAS KEBIJAKAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyiapkan tujuh prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan dalam menjalankan pemerintahan pada tahun 2010.
Prioritas pertama, menjaga agar sektor riil terus bergerak. Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk insentif fiskal untuk mendorong sektor riil tumbuh lebih cepat.
Kedua, mencegah terjadinya gelombang PHK seraya terus menurunkan angka pengangguran.
Presiden mengatakan, dalam menghadapi krisis ini kita juga mencegah gelombang pengangguran yang tidak semestinya terjadi. Dengan berbagai program yang diambil pemerintah untuk meminimalkan dampak krisis keuangan global, pertambahan pengangguran hanya sebesar kurang dari 60 ribu, jauh di bawah perkiraan semula sebesar 1,5 juta.
Ketiga, menjaga stabilitas harga, terutama bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah terus menjaga agar angka inflasi dapat dipertahankan pada angka yang relatif rendah.
Sampai Juli 2009, angka inflasi antar tahun (year on year) hanya mencapai 2,71 persen, yang merupakan inflasi yang terendah sejak tahun 2000.
Keempat, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, dalam bentuk penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi (OP), peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP),
Penurunan harga BBM, kenaikan gaji—bagi PNS, TNI, Polri, pensiunan, serta guru/dosen—dan pemberian BLT pada saat terjadi tekanan yang sangat berat terhadap kelompok keluarga miskin.
Langkah ini dilakukan karena konsumsi masyarakat merupakan kontributor dominan terhadap total pertumbuhan ekonomi.
Kelima, memberikan perlindungan pada masyarakat miskin atau hampir miskin (near poor). Salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan dan menyediakan jaring pengaman sosial (social safety net) kepada masyarakat lapisan bawah.
Untuk itu, berbagai program pro rakyat seperti BOS, Jamkesmas, PKH, Beras Bersubsidi, BLT bersyarat, dan sebagainya akan terus diperkuat.
Keenam, menjaga ketahanan pangan dan energi. Harga pangan harus tetap terjangkau dengan jumlah yang cukup.
“Kita juga telah mengantisipasi kemungkinan datangnya El-Nino di sebagian wilayah Indonesia yang diperkirakan akan menyebabkan kekeringan pada akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010,” ujarnya.
Menurutnya, agar tidak mengganggu ketahanan pangan, maka langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak El-Nino telah dan akan terus dilaksanakan, dengan antara lain menjaga kecukupan cadangan beras melalui stok Bulog minimal 1,5 juta ton.
Pemerintah juga akan melanjutkan dan melaksanakan program Beras Bersubsidi untuk 17,5 juta Rumah Tangga Sasaran dengan jumlah 15 kg per Rumah Tangga selama 12 bulan.
Pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras dengan menyediakan dana siaga untuk antisipasi situasi, yang besarnya sekitar Rp1 triliun di tahun 2010.
Selain itu Pemerintah akan menjaga dan memastikan agar embung-embung, dam, dan bendungan air dapat berfungsi dengan baik. Untuk mengantisipasi masalah kekeringan yang berakibat pada kemungkinan kebakaran hutan, maka saya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kebakaran tersebut.
Dalam bidang ketahanan energi, dilakukan program peningkatan dan diversifikasi produksi, serta manajemen distribusi untuk mengamankan pasokan energi. Upaya untuk mengelola sisi permintaan energi juga terus dilakukan.
PRESIDEN INGATKAN JAJARAN PEMERINTAH TIDAK KORUPSI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengingatkan agar jajaran pemerintah di pusat dan daerah untuk tidak melakukan kejahatan korupsi.
“Selain masalah transparansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, saya ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan daerah, untuk sekali lagi, tidak melakukan kejahatan korupsi,” kata Presiden.
Presiden menyebutkan, dana APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pepatah mengatakan “gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang”.
“Marilah kita mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik, sehingga meninggalkan nama yang baik pula. Nama yang akan dikenang oleh rakyat, jauh setelah kita meninggalkan jabatan yang kita emban,” ajak Kepala Negara.
Presiden menyatakan bahwa anggaran yang makin besar ke daerah, sudah seharusnya diikuti oleh kompetensi dan tanggung jawab penuh dari segenap aparatur pemerintahan, untuk mengelola anggaran tersebut secara baik dan transparan, bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
“Kita harus memastikan bahwa anggaran yang semakin besar ini, tidak diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, ‘mismanagement’, apalagi korupsi di daerah,” katanya. (Ant/h)
Diposting oleh
Moh. Jazuli
0 komentar:
Posting Komentar