LETAK

Secara geologis daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang kadang-kadang berawa-rawa. Kondisi topografi ini menyebabkan udara di wilayah ini terasa dingin agak lembab dengan curah hujan pada tahun 2002 sebanyak 2.124 mm.

Dari arah utara melingkar ke arah barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di aliri oleh Sungai Amandit bermuara ke Sungai Negara (anak sungai Barito) yang berfungsi sebagai sarana prasarana perhubungan dalam kabupaten dan ke kabupaten lainnya.

Batas Wilayah

• Utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
• Timur : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru
• Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin
• Selatan : Kabupaten Tapin

Administrasi

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi atas 11 Kecamatan, 4 Kelurahan, dan 114 Desa, sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2000, tanggal 10 Maret 2000.

11 Kecamatan tersebut adalah:

1. Angkinang
2. Daha Barat
3. Daha Selatan
4. Daha Utara
5. Kalumpang
6. Kandangan
7. Loksado
8. Padang Batung
9. Simpur
10. Sungai Raya
11. Telaga Langsat

Sejarah

Masa Penjajahan Belanda

Pada masa Penjajahan Belanda, Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah bagian dari Afdeling Van Hoeloe Soengai yang berkedudukan di Kandangan. Afdeling Van Hoeloe Soengai terdiri dari (lima) onder afdeling, yaitu:

• Onder Afdeling Tanjung
• Onder Afdeling Amoentai
• Onder Afdeling Barabai
• Onder Afdeling Kandangan
• Onder Afdeling Rantau

Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang pembagian wilayah ini dipertahankan sepeti pada masa penjajahan Belanda, hanya namanya yang diganti menjadi Hoeloe Soengai Ken Riken.

Masa Kemerdekaan

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 Nomor C/17/15/3 wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 Kabupaten Administratif dan 3 Swapraja. Salah satunya Afdeling Van Hoeloe Soengai dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai dangan ibukota Kandangan.
2. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14 yang menetapkan peraturan sementara tentang pembagian daerah-daerah otonom Kabupaten dan daerah-daerah otonom setingkat Kabupaten, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang semula bersifat administrative menjadi Kabupaten Otonom.
3. Pada tanggal 2 Desember 1950, Gubernur Kalimantan melantik Syarkawi sebagai pejabat pertama Bupati Hulu Sungai. Selanjutnya dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara yang berjumlah 36 orang, diketuai Djantera dan wakilnya Basuni Taufik.

Makanan Khas

Makanan khas Hulu Sungai Selatan adalah Dodol Kandangan dan ketupat kandangan

Penduduk

Suku Bangsa

Suku asli adalah suku Banjar yang terdapat di seluruh kecamatan dan suku Dayak Bukit yang terdapat di kecamatan Loksado. Suku bangsa di kabupaten ini antara lain:

1. Suku Banjar: 188.672 jiwa
2. Suku Jawa: 2.309 jiwa
3. Suku Bugis: 68 jiwa
4. Suku Madura: 308 jiwa
5. Suku Dayak Bukit: 3.778 jiwa
6. Suku Mandar: 2 jiwa
7. Suku Bakumpai: 3 jiwa
8. Suku Sunda: 147 jiwa
9. Lainnya: 390 jiwa

(Sumber:Badan Pusat Statistik - Sensus Penduduk Tahun 2000)

Perkembangan

Perkembangan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 1980 jumlah penduduk sebanyak 175.670 jiwa yang tersebar di 8 Kecamatan, karena saat itu Kecamatan Laksado dan Kecamatan Kalumpang masih belum terbentuk, dan saat ini penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan hasil registrasi penduduk pertengahan tahun 2003 menjadi 199.161 jiwa atau terjadi penambahan penduduk sebanyak 23.491 orang atau bertambah sebesar 13.37% dalam kurun waktu 23 tahun.

Perkembangan Penduduk Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 1980–2003 Menurut Kecamatan

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS) Hulu Sungai Selatan

Laju Pertumbuhan

Sumber: BPS Hulu Sungai Selatan

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup rendah, hanya berkisar 0.57%. angka ini memberikan maksan bahwa penyebab utama dari lambannya pertumbuhan ini bukan disebabkan oleh faktor fertilitas (kelahiran), namun lebih mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi dan migrasi keluar karena penduduk mencoba mencari kesempatan kerja yang lebih besar diluar daerah. Hal ini didukung oleh fakta lain bahwa secara sosiologis memang terdapat kecenderungan penduduk Hulu Sungai Selatan meninggalkan daerah asal menuju daerah-daerah yang memberikan konstribusi bagi perbaikan ekonomi mereka seperti ke ibukota provinsi atau kabupaten tetangga.

Gambaran tersebut pada sisi lain dapat menjelaskan langkah kebijaksanaan apa yang semestinya diambil dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorentasi keadilan dan pemerataan pembangunan.